DJR 2.jpg

 Bencana Sumatera, Koreksi Struktur Penguasaan Tanah"Pasti ada hikmah di balik bencana banjir di Sumatera dan harus dijadikan momentum terobosa

Ekonom: Bencana Sumatera, Koreksi Struktur Penguasaan Tanah

wongkito

HUT FJPI- Foto Bersama.png

Jadi Korban Bencana Sumatera  Jurnalis Perempuan FJPI, Tetap Terdepan Suarakan Kelompok Rentan

“Jurnalis perempuan dapat mengingatkan pemerintah bahwa ada kelompok rentan yang perlu diperhatikan. Dalam penanganan bencana, semua orang sering dianggap sama rata. Padahal, kelompok rentan ini kebutuhan yang berbeda-beda,” kata Khairiah saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-18 FJPI yang digelar secara daring, pada Senin malam (22/12/2025).

WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.30.13.jpeg

Laporan-laporan tersebut menampilkan kondisi faktual di lapangan yang bertolak belakang dengan narasi resmi pejabat negara. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya upaya serius untuk mengendalikan arus informasi publik dan menutup fakta.

Darurat Pembatasan Informasi Bencana: Negara Wajib minta Maaf

WhatsApp Image 2025-12-17 at 17.45.10.jpeg

Jembatan Teupin Mane Dibuka, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Lanjutkan Penyaluran BBM ke Bireuen  

 BIREUN, WongKito.co - PascaJembatan Teupin Mane dibuka, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melanjutkan &nbsp; penyaluran BBM menggunakan mobil tangki ke w

WhatsApp Image 2025-12-14 at 13.25.22.jpeg

Pembagian air  bersih oleh delegasi Unsri di Aceh Tamiang

Penyaluran difokuskan ke sejumlah titik terdampak, mulai dari dapur umum, rumah sakit, masjid, hingga langsung kepada warga yang terdampak banjir.

Fokus Bantu Aceh Tamiang: Unsri Salurkan Obat-obatan, Sembako, Air Bersih hingga Alat Ibadah  

gosumutcom_dyby3_135434.jpg



"Perlu ditegaskan kembali bahwa jurnalis merupakan profesi yang dilindungi oleh hukum. Konstitusi kita telah memberi dasar yang kuat dalam pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang menggarisbawahi bahwa informasi bukanlah milik negara, tetapi warga negara," kata dia.

Serang Kebebasan Pers, Oknum TNI Rampas dan Hapus Karya  Jurnalistik Milik Jurnalis Kompas, ini Sikap Tegas KKJ Aceh

WhatsApp Image 2025-12-12 at 17.49.46.jpeg

Tidak Ditetapkan Status Bencana Nasional: Warga Sumatera Barat Gugat Negara atas Kelalaian dalam Bencana Ekologis  

Gugatan ini diajukan setelah pengabaian 10 hari seruan publik melalui YLBHI-LBH di Sumatera agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, namun tidak pernah direspons secara serius. Padahal, di Sumatera Barat sendiri berdasarkan data terbaru dari BPBD menimbulkan kerugian ekologis, sosial, ekonomi, dan bahkan korban jiwa dengan jumlah yang sangat fantastis dengan terdapatnya korban dari bencana telah menewaskan 238 orang, 93 orang masih hilang, 113 orang luka-luka, merusak 8.300 unit rumah, 486 fasilitas umum, 216 fasilitas pendidikan, 65 fasilitas kesehatan, 205 rumah ibadah, 29 gedung dan 64 jembatan, sumber data BNPB, Rabu (10/12/2025).

IMG_1050.JPG

“Miris banget,” ujarnya dengan raut serius. “Karena banyak bencana di Indonesia bukan murni dari alam. Ada campur tangan manusia deforestasi, penambangan, sampai alih fungsi hutan jadi kebun sawit. Kita bisa lihat sendiri dari berbagai laporan media nasional yang kredibel, bagaimana kerusakan itu membuka jalan bagi bencana.”

Suara dari Si Anak Bumi,  Deforestasi dan Krisis Lingkungan Sebabkan Bencana Sumatera

Screenshot (516).png

Korban satu keluarga tinggal di tepi jalan hanya dengan sehelai tikar tipis

Cerita dari Tanah Rencong, Penanganan Korban Disabilitas  Mendesak DilakukanSIANG menjelang sore, Minggu (7/12/2025) saya bersama kawan-kawan jurnalis yang berm

Cerita dari Tanah Rencong, Penanganan Korban Disabilitas  Mendesak Dilakukan hingga Klaim Pejabat Negara

WhatsApp Image 2025-12-06 at 16.16.29.jpeg

Flash Mob Aksi Keprihatinan Paduan Suara GITAKU, Desak Status Bencana Nasional di Sumatera

Ribuan orang saat ini terdampak banjir bandang dan tanah longsor, mulai dari Aceh, Sumatsra Utara, dan Sumatera Barat. Banjir sejak akhir November 2025 itu membawa serta lumpur dan kayu-kayu gelondongan dari hulu. Hingga kini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut, meski sudah banyak desakan dari berbagai pihak.